Mengangkat lagi berita lama di kompas tentang Surat Ijin Mengemudi untuk Difabel berkendaraan motor dan mobil… ini tolisan lengkapnya, gw Copas ya?….
Sabtu, 17 Januari 2009 | 13:16 WIB
Oleh Winarta
Pada 10 Desember 2008 lalu, Kepolisian Daerah DIY mengeluarkan Surat Nomor B/4965/XII/2008/Ditlantas ditujukan kepada Kepala Poltabes/Kepala Polres se-DIY perihal Pembuatan Surat Izin Mengemudi untuk Penyandang Cacat. Ada tiga hal pokok yang harus dilaksanakan oleh poltabes/polres. Pertama, tidak ada diskriminasi dalam pengurusan SIM antara difabel dan nondifabel. Kedua, memberikan pelayanan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi difabel yang dapat mempermudah difabel mengurus SIM. Dan ketiga, difabel diperbolehkan melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.
Keberadaan surat itu tentu sangat melegakan bagi difabel. Sampai saat ini, hanya sedikit jumlah difabel yang berhasil menembus hambatan birokrasi pengurusan SIM dan itu pun dengan mengeluarkan biaya yang lebih mahal daripada warga nondifabel. Padahal, berdasarkan Skep Dirlantas Polri Nomor Skep/22/IX/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Vademikum Polri disebutkan bahwa SIM dapat diberikan kepada difabel.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat juga menegaskan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, surat Polda DIY kepada Kepala Poltabes/Kepala Polres se- DIY diharapkan dapat menghilangkan hambatan yang dihadapi difabel dalam pengurusan SIM.
Masalah utama yang dihadapi difabel adalah banyak mengalami hambatan dalam melakukan mobilitas. Saat seseorang diberi predikat sebagai orang cacat, sering kali dianggap tidak mampu atau tidak mempunyai hak melakukan mobilitas. Keluarga yang memandang anak cacat adalah sebuah aib sering kali membatasi ruang gerak dan daya gerak anak tersebut. Anak “dipaksa” agar tidak melakukan mobilitas secara bebas.
Mobilitas juga dimaknai secara sempit sebagai kemampuan kaki untuk berjalan. Seseorang yang hanya mempunyai satu kaki atau kakinya tidak seperti nondifabel dianggap tidak mempunyai kemampuan melakukan mobilitas. Hal itu jelas suatu anggapan yang salah karena apabila dilakukan rehabilitasi medik yang tepat serta dukungan sarana dan prasarana yang aksesibel, difabel dapat melakukan mobilitas secara wajar seperti nondifabel.
Dengan memiliki SIM, pada dasarnya difabel dianggap mempunyai kemampuan mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Bagi difabel, sebagaimana warga negara lainnya, penggunaan kendaraan di jalan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak melakukan mobilitas.
Hak melakukan mobilitas meliputi kesempatan untuk bergerak dalam lingkungannya dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Baik dengan cara berjalan kaki, menggunakan kursi roda, mengendarai sendiri, atau sekadar menumpang kendaraan bermotor, maupun menggunakan alat bantu lainnya.
Tidak terpenuhinya hak seseorang untuk melakukan mobilitas akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak yang lain. Suatu kenyataan bahwa tidak mungkin semua hak dapat diperoleh seseorang tanpa terlebih dulu melakukan mobilitas. Hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, mengembangkan diri, berorganisasi, dan sebagainya akan berhubungan dengan hak melakukan mobilitas. Keselamatan masyarakat
Salah satu kekhawatiran yang muncul di kalangan nondifabel dengan pemberian SIM kepada difabel adalah keselamatan masyarakat. Ada kekhawatiran pemberian SIM itu dapat memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya. Memang secara filosofi, SIM sebagai surat izin berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, terutama keselamatan orang-orang yang berada di jalan umum. Namun, kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak difabel mempunyai SIM.
Kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan, pada dasarnya lebih karena asumsi bahwa difabel tidak mampu mengendarai kendaraan bermotor dengan baik. Fakta empirisnya, baik difabel maupun nondifabel ada yang mampu mengendarai kendaraan bermotor dengan baik dan ada yang tidak mampu mengendarai kendaraan dengan baik.
Baik dalam Vademikum Polri maupun surat Polda DIY, untuk menjamin keselamatan publik terkait pemberian SIM bagi difabel telah dijaga dengan dua ketentuan. Pertama, pemberian SIM diberikan atas keyakinan berdasarkan pemeriksaan dokter, bahwa kecacatannya tidak menghalangi teknis mengemudi yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka hanya difabel yang dianggap mampu mengemudi/mengendarai kendaraan bermotor secara aman yang akan diperbolehkan mempunyai SIM.
Dalam hal ini, rehabilitasi medik yang telah dilakukan turut pula menentukan. Dan kedua, modifikasi kendaraan bermotor dilakukan oleh bengkel resmi dan surat keterangan dari dinas perhubungan bahwa kendaraan itu laik jalan. Dengan ketentuan ini, maka kendaraan yang dipakai difabel di jalan umum memenuhi syarat keselamatan umum dan terjamin keamanannya, tidak hanya bagi difabel tetapi juga masyarakat.
Surat Polda DIY tidak akan ada artinya bila tak ada kesiapan dari kepolisian di poltabes/polres untuk melaksanakan. Sosialisasi isi surat tersebut perlu dilakukan ke seluruh jajaran petugas yang berkaitan dengan pengurusan SIM dan ditempel di kantor pelayanan. Sampai saat ini masih banyak petugas yang belum mengetahui isi surat tersebut.
Di samping itu, belum ada standar pelayanan yang memberi kemudahan kepada difabel dalam mengurus SIM. Sarana dan prasarana yang aksesibel juga belum cukup tersedia. Berkaitan dengan kebutuhan adanya dokter yang melakukan pemeriksaan kepada difabel yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang dokter, kepolisian perlu melakukan kerja sama dengan rumah sakit atau Ikatan Dokter Indonesia untuk penyediaan dokter yang kompeten dan memahami persoalan difabilitas, serta mudah dijangkau oleh difabel.
Winarta Deputi Direktur Independent Legal Aid Institute (ILAI) Tinggal di Yogyakarta
ok …… sooo kapan jakarta ……….??????……..
